Jokowi Tegaskan Demonstrasi Saat Pelantikan Kepala Negara Tak Dilarang
KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan rencana demonstrasi pada saat acara pelantikannya bersama Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 mendatang. Hal itu disampaikan Jokowi usai menerima pimpinan MPR di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019). "Lho namanya demo, dijamin konstitusi," kata Jokowi menjawab pertanyaan wartawan sambil tersenyum. Jokowi bahkan sampai dua kali mengatakan bahwa demonstrasi tidak dilarang. Baca juga: Temui Jokowi, Pimpinan MPR Konsultasi soal Acara Pelantikan Wartawan pun bertanya mengenai mengapa pihak kepolisian melarang demonstrasi pada saat acara pelantikan Jokowi-Ma'ruf. Jokowi menjawab, "tanya kapolri". Setelah itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo yang berdiri di samping Jokowi langsung menimpali. Ia menyebut, MPR sebagai penyelenggara acara pelantikan ini sangat berkepentingan agar acara berlangsung dengan khidmat tanpa gangguan apapun. "Makanya kami himbau kepada adik- mahasiswa, kepada seluruh masyarakat Indonesia agar ikut menjaga kekhidmatan karena kesuksesan acara pelantikan presiden ini akan memberikan pesan positif kepada dunia internasional dan itu akan membantu perekonomian kita," kata Bambang. Diberitakan, Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya sebelumnya memutuskan, tidak akan menerbitkan perizinan penyampaian aspirasi (unjuk rasa) mulai Selasa (15/10/2019) sampai Minggu (20/10/2019). Hal itu disampaikan usai rapat koordinasi antara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan aparat keamanan, baik dari Komando Daerah Militer (Kodam) Jayakarta, Badan Intelijen Negara (BIN) maupun Polri. Baca juga: MPR: Pelantikan Jokowi-Maruf Akan Dihadiri Lebih dari 20 Negara "Kami akan memberlakukan mulai besok sampai 20 Oktober," ujar Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Gatot Eddy Purnama di Jakarta, Senin (14/10/2019), seperti dikutip Antara. "Kalau ada pihak yang mau memberitahukan terkait unjuk rasa, kami akan memberi diskresi tidak akan memberikan perizinan. Tujuannya agar kondisi tetap kondusif," lanjut dia. Adapun rencana Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia dan BEM Nusantara yang ingin berunjuk rasa di tanggal itu jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) belum diterbitkan, dipastikan berlangsung tanpa izin alias ilegal.